Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kunjungan reses di Daerah Pemilihan Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi, Sabtu (24/20/2026).

Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari ketepatan penyaluran bantuan sosial, dukungan bagi anak berkebutuhan khusus, kebutuhan kendaraan pengangkut sampah, hingga infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Nurul menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diteruskan kepada instansi terkait agar memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses ini akan saya catat dan tindak lanjuti dengan menyampaikannya kepada pihak terkait. Saya ingin setiap keluhan warga mendapat perhatian dan kejelasan mengenai langkah penyelesaiannya, sehingga reses tidak berhenti pada mendengar aspirasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencari solusi,” ujar Nurul.

Desil

Salah satu persoalan yang mencuat dalam pertemuan dengan warga RW 001, Kelurahan Gumuruh, adalah penetapan desil yang menjadi salah satu acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial. Warga mempertanyakan mengapa masyarakat yang dinilai kurang mampu justru masuk dalam kategori desil yang lebih tinggi sehingga berpotensi memengaruhi akses mereka terhadap bantuan.

Keluhan serupa disampaikan Ai Badriyah, warga RW 003, Kelurahan Cipamokolan. Ia mengaku telah mengajukan penurunan desil melalui pengurus RT dan RW, tetapi belum memperoleh perubahan sesuai harapan. “Saya sudah mengajukan penurunan desil ke RT RW, tapi masih belum turun ke desil 4,” kata Ai Badriyah.

Menanggapi persoalan tersebut, Nurul menekankan pentingnya ketepatan data agar program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi kesejahteraan mereka.

“Persoalan data desil dan bantuan sosial harus mendapat perhatian serius. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan memperoleh bantuan karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ungkap Nurul.

Selain persoalan bantuan sosial, warga juga meminta perhatian terhadap kebutuhan sarana pengangkutan sampah. Maman, seorang pengemudi sampah di Kelurahan Cipamokolan, menyampaikan bahwa kendaraan operasional yang digunakan saat ini sudah tidak layak sehingga diperlukan dukungan pengadaan kendaraan baru.

“Saya seorang pengemudi sampah. Apakah ada bantuan untuk mobil sampah? Atau barangkali ibu bisa menyampaikan ke pihak terkait agar ada bantuan mobil sampah. Karena kondisi mobil sampah yang ada sudah tidak layak,” ujar Maman.

Karhutla

Aspirasi lain disampaikan Endah yang mempertanyakan ketersediaan bantuan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya telah menghadapi persoalan tersebut selama bertahun-tahun tanpa pernah menerima bantuan.

“Terkait dengan bantuan untuk anak berkebutuhan khusus, apakah ada bantuan untuk itu ibu? Karena sudah 22 tahun tidak pernah menerima bantuan,” kata Endah.

Masukan tersebut menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap pendataan dan akses program bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi keluarga. Warga berharap persoalan yang mereka hadapi dapat disampaikan kepada instansi berwenang untuk ditelusuri berdasarkan kriteria dan ketentuan program yang berlaku.

Di titik kunjungan RW 010, Kelurahan Pasirjati, warga mengusulkan penambahan mesin verifikasi barcode untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD) di setiap kelurahan. Penambahan perangkat tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mengurangi antrean warga.

Dalam pertemuan yang sama, Aditya menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatiannya, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keterlibatan militer dalam ruang-ruang sipil.

“Pertama, tentang karhutla, barangkali ibu bisa mendorong pihak terkait agar karhutla menjadi bencana nasional. Kedua, tentang MBG yang anggarannya sangat besar, dan yang ketiga militerisasi, banyak ruang-ruang sipil yang diisi oleh militer,” ujar Aditya.

Aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat juga menggunakan momentum reses untuk menyampaikan pandangan mengenai kebijakan nasional yang dinilai perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, Mukhlis menyampaikan kebutuhan infrastruktur dasar di lingkungannya, meliputi septic tank, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), dan sarana air bersih. Ia juga menyoroti akses pendidikan karena jarak sekolah negeri yang dinilai cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal warga.

Di bidang kesehatan, Mukhlis meminta agar masyarakat yang membutuhkan pengobatan dapat memperoleh pelayanan tanpa menghadapi kesulitan administratif maupun kendala lainnya.

“Di lingkungan warga kami memerlukan septic tank, rutilahu, dan sarana air bersih. Selanjutnya di bidang pendidikan sistem zonasi karena di sini jauh ke sekolah-sekolah negeri, kemudian di bidang kesehatan mohon agar warga yang sakit tidak dipersulit,” kata Mukhlis.

Menanggapi beragam kebutuhan tersebut, Nurul menekankan pentingnya perhatian terhadap persoalan mendasar yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat seperti air bersih, sanitasi, rumah layak huni, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari warga. Aspirasi tersebut akan saya teruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar dapat ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kemampuan program yang tersedia,” tuturnya.

Bagi Nurul, penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Karena itu, persoalan yang disampaikan warga Kota Bandung dan Kota Cimahi perlu ditampung dan diteruskan melalui jalur koordinasi yang sesuai. (Lucas)