Jakarta – Atmosfer di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berubah tegang ketika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melakukan aksi pembuktian langsung yang tak terduga. Di hadapan majelis hakim, pengunjung, serta terdakwa Roy Suryo, Jokowi melunasi janjinya dengan memamerkan seluruh dokumen fisik asli ijazah pendidikannya dari tingkat SD hingga Sarjana (S1).

Momen krusial ini terjadi pada sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu yang digelar Kamis (5/11/2026).

Aksi Berani di Hadapan Hakim dan Awak Media
Ketegangan memuncak setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengeluarkan ijazah-ijazah tersebut sebagai barang bukti resmi di meja persidangan. Tak ingin sekadar menyerahkannya kepada hakim, Jokowi langsung mengambil inisiatif taktis untuk melakukan konfrontasi pembuktian terbuka.

“Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia. Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon, Yang Mulia,” ujar Jokowi dengan nada tegas namun tenang meminta izin.

Begitu ketuk palu hakim memberi lampu hijau, Jokowi langsung berdiri, membalikkan badannya menghadap ruang sidang, dan mengangkat tinggi-tinggi lembaran dokumen bersejarah tersebut ke arah pengunjung serta sorotan kamera awak media.

Bongkar Riwayat Pendidikan Tanpa Ragu
Sebelum aksi pamer ijazah tersebut mengguncang ruang sidang, Jokowi terlebih dahulu mencecar balik keraguan publik dengan memaparkan rekam jejak pendidikannya secara mendetail dan berurutan:

• Sekolah Dasar: SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta.
• Sekolah Menengah Pertama: SMP Negeri 1 Kota Surakarta.
• Sekolah Menengah Atas: SMA Negeri 6 Kota Surakarta.
• Perguruan Tinggi: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Kehadiran mantan orang nomor satu di Indonesia ini di kursi saksi pelapor turut dikawal ketat oleh keluarga besarnya, termasuk sang putra bungsu Kaesang Pangarep dan putrinya Kahiyang Ayu yang duduk menyaksikan jalannya drama hukum ini. Langkah hukum ini diambil Jokowi demi menuntaskan polemik berkepanjangan dan memberikan titik terang berbasis keadilan hukum. (Risky)