Kejagung Tetap Proses Hukum Riza Chalid Meski Buron di Luar Negeri

Berita47 Dilihat

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap melanjutkan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid (MRC) meskipun tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) tersebut masih berada di luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik dan penuntut umum terus berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri untuk menjalani proses hukum.

Selain upaya menghadirkan tersangka, Kejagung juga mempertimbangkan mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.

“Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan,” kata Anang dalam pesan tertulis kepada awak media di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Kejagung Tetap Lanjutkan Penyidikan

Anang menegaskan keberadaan tersangka di luar negeri tidak menghentikan proses pidana yang dilakukan Kejagung.

Penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan proses hukum sekaligus melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka.

Langkah tersebut dilakukan sembari Kejagung mengupayakan agar tersangka yang berada di luar negeri dapat dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Kejagung juga masih memproses perkara terhadap pihak lain yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

Di antara perkara tersebut adalah kasus yang melibatkan anak Riza Chalid dan Nadiem Makarim beserta sejumlah pihak lainnya.

Anang mengatakan perkara-perkara tersebut telah memasuki proses persidangan dan saat ini berada dalam tahap upaya hukum.

Ada Tahapan Sebelum Sidang In Absentia

Kejagung menjelaskan bahwa persidangan in absentia tidak dapat langsung dilakukan terhadap tersangka yang berada di luar negeri.

Terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi, antara lain pengumuman kepada tersangka, penetapan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), hingga pengajuan red notice melalui Interpol.

“Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya,” ujar Anang.

Menurutnya, berbagai tahapan tersebut perlu dipenuhi sekaligus dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan, termasuk keterangan pelaku dan saksi lainnya.

Opsi Hukuman Mati untuk Riza Chalid

Selain mekanisme persidangan, Kejagung juga membuka kemungkinan penerapan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid.

Anang mengatakan ketentuan mengenai tuntutan hukuman mati memang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum yang berlaku.

“Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati,” katanya.

Ia menegaskan keputusan mengenai tuntutan pidana nantinya akan bergantung pada hasil persidangan serta terpenuhinya ketentuan hukum.

“Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati,” ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menyatakan pihaknya membuka opsi tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero).

Opsi tersebut tengah dikaji oleh tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak perkara dugaan korupsi dalam tata kelola bahan bakar minyak tersebut.

Dengan tetap melanjutkan proses hukum, penelusuran aset, serta menyiapkan opsi in absentia, Kejagung menegaskan keberadaan tersangka di luar negeri tidak menghentikan penanganan perkara dugaan korupsi tersebut. (Lucas)

Komentar